Selasa, 23 Oktober 2012

Tindak Lanjut Izin Alih Fungsi Tahura

Tindak Lanjut Izin Alih Fungsi Tahura

Izin pengelolaan Tahura seluas 102 ha dari Pemprov Bali kepada PT TRB sedang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan dewasa ini. pasalnya, rakyat sudah jelas-jelas menolak dan tidak setuju dengan izin pengelolaan tersebut. namun, pemprov Bali tetap bersikeras untuk tidak mencabut izin pengelolaannya. karena manurut beliau, hal tersebut tidaklah melanggar prosedur hukum yang berlaku. dilain pihak, ketua DPRD Bali pun menolak untuk tetap dijalankannya izin tersebut. hutan mangrove di Bali kinijumlahnya sudah semakin sedikit akibat dampak investasi yang tak terkendali. banyak terjadi abrasi disekitar pantai Bali.apalagi saat ini jumlah populasi penduduk yang kian semakin meningkat, jumlah lahan yang semakin sedikit, berbagai masalah lingkungan yang tak kunjung terselesaikan, dan alih fungsi lahan.

apakah sebagai pemimpin Bali Pemprov Bali hanya akan diam? Tahura ini barulah satu dari sekian masaalah yang membayang-bayangi masa depan Bali. benar saja, fasilitas pariwisata memang diperlukan untuk menunjang pembangunan di Bali. namun, dalam pelakananannya peranan hukum sangatlah penting, begitu pula dengan pengendalian dan pembatasnya. jangan hanya mengeluarkan izin karena hal terseut juga membawa konstribusi dalam pajak dan APBD. namun juga harus difikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam jangka panjangnya.
bayangkan saja, 102,22 ha tidaklah sedikit. apalagi lahan mangrove tersebut sangat berguna menjaga kelestarian pantai di Bali, jika lahan itu dialih fungsikan, maka berbagai biota laut akan kehilangan tempat tiggal, abrasi meningkat, berkurangnya produsen oksigen, berkurangnya daerah resapan,  dan bertambah padatnya bangunan di bali. 
jika dikritisi lebih lanjut, sebenarnya hal tersebut hanyalah menguntugnkan para investor . jika kita dapat mengubah hutan mangrove itu menjadi objek pariwisata yang bagus, bukankah hal tersebut akan menarik turis juga. bahkan, mungkin pendapatan yang didapat dapat lebih tinggi daripada menyewkannya kepada investor.
yah... itulah negara kita saat ini, yang punya yang berkuasa. yang kecil dapat diabaikan, disamping kasus korupsi yang merajalela. kini negara kita kedatangan satu lagi masalah, "Pemimpin Yang Egois".
ini patutnya dujadikan pembelajaran bagi para pemimpin lainnnya, untuk selalu mmeperhatikan aspirasi raknyatnya. negara kita adalah demokratis.bukannnya otoriter. jika kau ingin diormati, maka hormatilah rakyatmu sebagai orang yang telah percaya padamu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar